Catatan Hari Nusantara 2012 di Lombok NTB (1)

1:24 PM Kolom Opini , Sosial Politik 0 Comments

Hari Nusantara yang kita peringati setiap tanggal 13 Desember ternyata memiliki sejarah yang panjang, bermula dari deklarasi Djuanda yang dicetuskan pada tanggal 13 desember 1957 deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Yang pada saat itu wilayah territorial laut kita hanya 3 mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau-pulau kita, sehingga diantara pulau-pulau Indonesia terdapat laut bebas (internasional), yang memisahkan pulau yang satu dengan pulau lainnya, dan ini merupakan sebuah ancaman bagi persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia. 

Maka kita patut bersyukur kepada Ir. H. Joeanda yang pada saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dengan lantang memberanikan diri untuk mendeklarasikan kepada dunia internasional bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI, yang pada awalnya wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Deklarasi ini atau lebih dikenal dengan deklarasi Djoanda tidak serta merta diterima oleh masyarakat Internasional bahkan ada beberapa Negara yang sempat menentangnya , namun berkat perjuangan dan kegigigan para pendahulu bangsa Indonesia, akhirnya pada tahun 1982 deklarasi ini dapat diterima dan ditetapkan dalam konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982). Selanjutnya delarasi ini dipertegas kembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Kemudian pencanangan Hari Nusantara yang diambil dari tanggal deklarasi Djuanda ini baru ditetapkan pada masa Presiden KH.Abdurrahman Wahid yaitu pada tahun 1999 kemudian Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional (tidak libur).

Pantai Labuhan Haji Lombok Timur

Tahun 2012 merupakan suatu kebanggaan khusunya bagi pemerintah Lombok timur karena pada tahun ini dipercaya sebagai tuan rumah untuk perayaan hari nusantara nasional, Walaupun hanya dihadiri  wakil presiden RI dan beberapa menteri . Kedatangan pejabat pusat ke suatu daerah merupakan suatu berkah bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat, karena beberapa hari sebelumnya pemerintah mempersiapkan segala hal untuk menyambut sang tamu pejabat tinggi Negara, mulai dari jalan-jalan raya yang akan dilewati akan direnovasi dengan sebaik mungkin, sekolah-sekolah, selokan-selokan air, dan fasilitas-fasilitas  umum lainnya (terutama yang kasat mata) semuanya diperbaharui dan diperindah.

Mungkin ini adalah sebuah pencitraan yang dilakukan pemerintah setempat supaya tidak mendapatkan kritikan dari atasan, sebuah “budaya” yang sudah turun menurun dari tingkat pemerintahan atas sampai bawah, maka kita tidak heran setiap kali ada kunjungan-kunjungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah akan disibukkan dengan persiapan-persiapan yang dipoles dengan sedemikian rupa untuk menghilangkan originalitas suatu daerah yang mungkin baru pertama menadapatkan perhatian pemerintah setempat.

Peringatan Hari Nusantara tahun 2012 ini dibuka  oleh Sekretaris Jenderal Dewan Kelautan Indonesia Dedy H Sutisna pada tanggal 13 Desember. dan akan ditutup oleh wakil presiden RI dengan puncak kegiatan yang bersamaan dengan HUT NTB yang ke-54, hari Nusantara tahun ini  mengangkat  tema “Pendidikan dan Teknologi”. Sebelumnya dari tanggal 13 desember sampai dengan tanggal 17 desember diadakan Pameran dan Ekspo Nusantara diantaranya yaitu pagelaran seni budaya sasak, dan pertandingan olahraga se-NTB.

Berikut ini merupakan Pidato Lengkap Wakil Presiden RI saat memberikan sambutan pada penutupan Hari Nusantara di labuhan Haji Lombok timur NTB :

                                                 ______________________________

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Setiap tahun kita memperingati Hari Nusantara, sebuah hari penting, yang menandai awal dari sebuah perjuangan panjang untuk memantapkan kedaulatan negara kita. Hari ini kita sekali lagi memperingati hari penting ini di Labuhan Haji, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini kita ingin mengingat kembali makna dari Hari Nusantara ini dan, yang lebih penting lagi, hari ini kita ingin meneguhkan tekad kita untuk menuntaskan perjuangan yang belum selesai.

Saudara-saudara sekalian,

Limapuluh lima tahun lalu, pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Juanda, atas nama Pemerintah Indonesia, mendeklarasikan kepada dunia bahwa seluruh perairan antar pulau di tanah air adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita perlu menyadari bahwa dalam suasana global waktu itu, deklarasi itu adalah suatu langkah yang cerdas, strategis dan berani. Sebab ketika Indonesia memproklamasikan diri pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum diakui sebagai negara kepulauan. Pada waktu itu yang termasuk dalam kedaulatan kita hanya 3 mil dari pantai setiap pulau kita. Ini berarti bahwa perairan antar pulau di luar itu merupakan wilayah internasional, bukan wilayah kedaulatan kita.

Sejarah mencatat bahwa pengakuan dunia atas Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memerlukan perjuangan diplomasi panjang. Baru  25 tahun kemudian Indonesia bersama negara-negara berkembang lain, mencapai sebuah tonggak kemajuan penting. Pada tahun 1982, setelah pembahasan yang alot, akhirnya disepakati sebuah konvensi internasional The Second United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)yang mengakui konsep negara kepulauan dan Indonesia adalah salah satunya. Setelah itu masih memerlukan waktu 12 tahun lagi konvensi itu diratifikasi oleh negara-negara terkait sehingga akhirnya resmi berlaku dan mengikat pada 1994.

Sekarang, 18 tahun kemudian, perjuangan itu bagi kita belum selesai. Mengapa? Sebab konvensi itu sekedar merupakan sebuah landasan hukum, suatu perangkat de jure. Suatu perangkat yang teramat penting, memang. Tetapi kalau kita berbicara mengenai kedaulatan de facto, maka diatas landasan de jure itu kita masih harus membangun berbagai perangkat kelembagaan operasional yang menjamin bahwa kedaulatan kita, hukum kita de facto dapat kita tegakkan secara nyata di lapangan di seluruh wilayah kita.

Inilah, menurut hemat saya,  tantangan terbesar kita saat ini dan di tahun-tahun mendatang, yaitu membangun perangkat pelaksanaan negara kepulauan itu. Saya harus mengatakan bahwa pekerjaan rumah kita untuk menuntaskan kedaulatan de facto negara kepulauan Nusantara ini masih banyak, bahkan sangat banyak.  Coba kita amati kejadian-kejadian di dunia akhir-akhir ini. 

Kita melihat perkembangan di bidang politik, keamanan dan ekonomi dunia sangat cair dan sangat cepat. Oleh karena itu, kita sama sekali tidak bisa bersantai-santai. Kita tidak ingin didahului dan kemudian terpojok dan terkaget-kaget oleh perkembangan masalah. 

Kita harus menyelesaikan pekerjaan rumah kita. Apa saja pekerjaan rumah itu? Tentu ada pakar dan pejabat yang jauh lebih kompeten daripada saya untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi pada kesempatan ini saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang saya pandang sangat penting untuk menjadi perhatian kita bersama.

Pertama, kita harus benar-benar yakin dan terus mengamankan posisi kita agar dari segi diplomasi internasional tidak ada celah apapun yang dapat menjadi masalah bagi penegakan kedaulatan NKRI. Kasus Sipadan-Ligitan dan masalah Ambalat harus menjadi peringatan dan pelajaran berharga bagi kita. Sementara itu di kawasan yang dekat dengan kita, di Laut Cina Selatan dan lebih ke Utara lagi, persengketaan perbatasan antar negara makin meruncing.  Oleh karena itu, posisi diplomasi kita harus terus menerus kita uji agar tidak ada celah-celah lemahnya. Kita harus selalu bersikap antisipatif dan, kalau perlu, mengambil langkah pre-emptif.

Kedua, kita harus tingkatkan secepatnya efektifitas fungsi perangkat-perangkat pendukung penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di wilayah perairan kita secara nyata di tingkat lapangan. Peningkatan peralatan dan kemampuan SDM sangat penting dan ini sudah menjadi prioritas Pemerintah mulai dari sekarang dan di tahun-tahun mendatang. Tapi semua itu memerlukan waktu. Sambil kita melakukan itu semua, kita tidak boleh tinggal diam. Menurut saya masih ada ruang yang cukup besar, dengan peralatan yang ada, untuk mendongkrak kinerja perangkat-perangkat yang ada di lapangan. Ruang perbaikan ini adalah dibidang koordinasi.  

Para hadirin sekalian,

Dari laporan yang saya terima dan dari pengamatan berbagai pihak, tidak sedikit masalah yang timbul dan pelanggaran yang tidak tertangani dengan baik karena adanya celah-celah lemah dalam koordinasi antara instansi-instansi yang menangani penegakan hukum di laut.

Pada peringatan Hari Nusantara tahun lalu di Dumai, saya menyampaikan pesan saya agar instansi-instansi terkait segera menyelesaikan masalah-masalah yang masih mengganjal mengenai koordinasi antar instansi. Saya tentu ingin mendapatkan laporan mengenai kemajuannya.

Semakin lama kita biarkan, kelemahan-kelemahan itu akan semakin berakar, semakin berkarakter sistemik dan semakin sulit untuk dibenahi.  Pelanggaran-pelanggaran akan semakin marak dan semakin sulit untuk diatasi. Kita tidak ingin anak atau cucu kita nanti pada suatu hari bangun dan menjumpai pelanggaran kedaulatan dan hukum di laut kita, de facto di lapangan, begitu parah dan negara tidak lagi dapat mengendalikannya. Oleh karena itu, jangan kita melewati tipping point ini. Ego sektoral harus kita buang jauh-jauh. Kita harus segera menyatukan langkah untuk meningkatkan koordinasi antar instansi agar semakin efektif. Taruhannya terlalu besar.

Terakhir, saya ingin mengulang apa yang saya sampaikan dalam beberapa kesempatan lain, yaitu bahwa kedaulatan politik hanya akan terjamin apabila ditopang oleh kedaulatan ekonomi. NKRI sebagai suatu konsep kesatuan politik akan mantap apabila ditopang oleh adanya suatu kesatuan ekonomi yang mantap. Kesatuan ekonomi yang mantap mensyaratkan bahwa ekonomi di daerah-daerah harus saling terkait dan terjalin satu sama lain dan membentuk suatu ekonomi nasional yang utuh. Proses alamiah tidak menjamin ekonomi daerah-daerah akan mengarah pada integrasi ekonomi nasional. Oleh karena itu harus ada upaya khusus yang dengan sadar kita lakukan secara konsisten, sistematis dan terus menerus untuk menyambungkan setiap daerah, setiap bagian dari wilayah NKRI ini, sehingga menyatu menjadi suatu sistem ekonomi nasional yang solid. 

Dan karena negara kita adalah negara kepulauan, pembangunan infrastruktur transportasi antar pulau harus menjadi prioritas utama. Banyak sekali pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk membangun sistem logistik nasional yang menopang dan mengintegrasikan suatu perekonomian nasional yang tangguh. 

Para hadirin,

Disini saya ingin menyebut satu proyek kongkrit yang perannya strategis untuk menurunkan biaya logistik terutama bagi kawasan Indonesia bagian Timur, sehingga disparitas harga barang-barang yang terlalu menyolok sekarang ini dapat dihilangkan. Sebuah proyek yang disebut Pendulum Nusantara sedang digarap oleh Kementerian Perhubungan bersama Kementerian BUMN, dimaksudkan untuk menurunkan biaya logistik tersebut dengan mengoptimalkan biaya dan volume yang diangkut antara kawasan Timur dan kawasan Barat Indonesia. Ini adalah proyek yang dampaknya luas bagi penyatuan ekonomi nasional kita. Saya minta proyek ini segera direalisasikan. Jangan ada penundaan. 

Saudara-saudara sekalian, 

Demikianlah sambutan saya. Penghargaan saya sampaikan kepada seluruh instansi penyelenggara peringatan ini, termasuk kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat serta seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang telah menjadi tuan rumah dari Peringatan Hari Nusantara 2012 ini. Kepada seluruh penerima penghargaan Peringatan Hari Nusantara 2012, saya sampaikan selamat. Terus tingkatkan prestasi anda semua di tahun-tahun mendatang. 

Selamat bekerja.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Warrahmatulahiwabrrakatuh.

Wakil Presiden Republik Indonesia

Boediono

                                               ______________________________

Referensi :
www.wikipedia.org
www.wapresri.go.id